Setelah 65 Tahun Indonesia Merdeka

“Aku cinta negeri ini tapi tidak kepada pemerintahnya” kata-kata itu dinyanyikan oleh seorang pengamen di sebuah angkutan umum. Kebetulan ketika itu saya ada di dalam angkutan umum tersebut. Entah sengaja atau tidak tapi moment sang pengamen itu pas banget, sebab hanya dua hari menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 65.

Mendengar syair ini saya langsung terbayang cerita-cerita masa kecil dulu. Nenek dan kakek saya selalu mengatakan bahwa bersyukurlah hidup di Indonesia sebab negeri ini sangat kaya, penduduknya ramah dan segala kebaikan ada disini. Mungkin ketika itu saya belum mengerti apa yang dimaksud. Saat itu saya hanya gembira dan sangat senang sebab tiap sore masih bisa bermain sepakbola di halaman sebuah kantor milik pemerintah.

Hingga tiba – tiba saya berkenalan dengan lagu koes plus yang berjudul “kolam susu” dimana ada syair yang berbunyi

Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkah kayu dan batu jadi tanaman

Betapa lagu ini ingin mengambarkan kekayaan negara kita yang memang merupakan anugerah Sang Pencipta untuk kita kelola dan gunakan dengan baik. Namun, semakin saya besar dan semakin saya paham apa itu negara, saya merasakan sesuatu yang beda. Timbul pertanyaan mengapa negara yang katanya kaya ini masyrakatnya banayak yang susah. Mengapa negara yang katanya tanahnya makmur dan subur ini tetapi nasib rakyatnya tidak semakmur yang diharapkan.

Lalu apakah kakek dan nenek saya berbohong dengan mengatakan negeri ini kaya dan subur, Atau memang kenyataannya begitu namun ada salah urus di dalamnya? Pertanyaan ini muncul ketika saya duduk di bangku universitas. Ketika sudah mulai paham mengapa kekayaan negeri ini hanya sekedar menjadi cerita mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi lainnya.

Pertanyaan besarnya mengapa kisah kekayaan negara ini tidak turun dan terasa dampak nyatanya? Mungkin, satu jawaban besarnya sudah terlalu lama negara ini salah urus dan salah asuhan. Telah banyak ganti rezim pemerintahan namun tetap saja masalahnya hanya satu belum terdistribusinya secara merata kekayaan yang dimiliki bangsa ini. ok, banyak orang cerdas yang bangga bahwa negara ini menuju tingkatan demokrasi yang lebih baik, namun kenyataan dilapangan masyarakat tidak membutuhkan itu bila tidak diimbangi dengan tersebarnya kesejahteraan.

Setiap menjelang peringatan hari jadi negeri ini selalu timbul pertanyaan klasik, “apakah benar kita sudah merdeka?” pertanyaan yang kemungkinan jawabannya bisa ditemukan dari apa yang pernah di utarakan oleh Erich Fromm dimana ia pernah mengatakan "Sungguh merebut kemerdekaan itu tidak mudah, namun melaksanakan kemerdekaan jauh lebih sulit".

Ya, itu tugas bangsa ini sebenarnya untuk melaksanakan kemerdekaan yang kita rebut. Agar kemerdekaan tidak hanya dimakanai dengan upacara dan pemasanagan bendera, pawai atau karnaval dengan baju daerah bahkan yang lebih parah ketika kemerdekaan hanya berasa saat ada lomba makan kerupuk dan balap karung.

Logika Makelar

Makelar ada dimana saja bahkan institusi negara pun tak lepas dari cengkeramanan profesi ini

Suatu ketika seorang kawna ingin menjual kendaraannya karena ia sedang membutuhkan uang, lalu ia mengajak saya untuk menemaninya ke rumah seseorang yang memang biasa menjadi perantara atau lebih dikenal dengan sebutan makelar. Sesampainya ditempat tujuan ia menjelaskan maksud kedatangannya, yang langsung mendapat perhatian antusias dari sang tuan rumah.

Ketika selesai menjelaskan barang apa yang akan dijual, makelar tadi langsung berkata, “ok, kalo gitu bagian buat saya berapa? “ ini pertanyaan yang wajar sebenarnya dari mulut seorang makelar. Logika seorang makelar memang begitu biasanya di agak begitu peduli dengan siapa yang menitipkan apa untuk dijualnya juga dengan siapa yang mau mendapatakan apa yang di jualnya. Yang ada di benaknya pertama adalah berapa keuntungan yang akan dia dapatkan.

Seorang makelar juga biasanya akan tega menggagalkan transaksi bila ia merasa bahwa transaksi yang dilakukannya tidak menghasilkan uang atau keuntungan yang sepadan, gak perduli dengan alasan sang penjual yang sedang mengiba serta sangat memerlukan uang.

Lalu bagaimana dengan kondisi barang yang dijual? Ini hebatnya lagi seorang makelar. Mereka memiliki kemampuan komunikasi yang hebat. Kalo tidak pandai lawan bicaranya pasti serasa terhipnotis dan terima aja. Maka tidak jarang barang tidak bagus akan dibilang bagus, lalu orang itupun akan membelinya.

pengertian kata makelar sendiri berarti merupakan perantara antara penjual dan pembeli. Makelar yang sudah mengenal baik si penjual dan si pembeli, maka keberhasilan akan terjadinya sebuah transaksi akan semakin besar. Makna kata ini sebenarnya tidak ber-konotasi negatif, karena di Belanda makelar merupakan nama profesi terhormat dan biasa. Sehingga di sana ada istilah makelaar-skantoor yang berarti biro makelar. Ma-kelaardij, pekerjaan makefar. Makelaar-kosten atau biaya makelar, dan makelaar-sloon, balas jasa makelar. Dalam konteks bisnis tugas makelar ialah juru transaksi, yang menghubungkan penjual dan pembeli, dimana ia mendapatkan keuntungan berupa komisi.

Namun di Indonesia Kata makelar menjadi negatif ketika ia diartikan sebagai calo. Maka kita mengenal istilah calo karcis, calo TKI, calo tanah, calo rumah, hingga yang berkaitan dengan bisnis tingkat tinggi seperti calo senjata, calo minyak, dan seterusnya, sampai kemudian dalam konteks hukum kita mengenal istilah calo kasus alias makelar kasus (markus).

Yang paling parah adalah ketika praktek makelar merambah pula ke bentuk-bentuk baru yaitu makelar politik. kasus suap dalam pemilihan deputi senior Gubernur BI yang melibatkan banyak sekali anggota DPR dan dalam praktek pembuatan undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat seperti hilangnya pasal tembako dalam UU kesehatan adalah contohnya.

Makelar kasus dan makelar politik adalah sama jahatnya. Kedua-duanya merupakan praktek pragmatis Machia-vclistik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, dengan mengandalkan kekuatan uang dan mem-persetankan moralitas.

Kalau memang benar demikian yang terjadi, saya khawatir dengan apa yang dikatakan oleh seorang kawan. Yang pada suatu ketika ia berbicara, “Konon negara ini dijalankan oleh orang-orang yang berpikiran dan berlogika layaknya calo. Mereka asyik menawarkan apa yang terbaik di negeri ini. apa saja akan dilakukan oleh mereka asal mendapatkan untung” lalu saya tanya, “nah, soal kemakmuran rakyat gimana? “ yang dijawabnya dengan serius, “ah, mereka terlalu baik memikirkan kita semua, sedang memikirkan mereka dan keluarganya aja empot-empotan”
Ah, semoga aja yang disampaikan kawan saya tadi tidak benar alias hanya kabar angin saja.

Masihkah Butuh Negara?

“Ah, ternyata negara tidak ada disini” ujar bapak tua itu kesal, sambil melangkah dari kantor kelurahan. Iseng ku bertanya, “loh, ini bukannya kantor pemerintahan?” lalu bapak itu menjawab kembali, “iya tapi hanya labelnya, sedang tugas sebagai negara atau pemerintah tidak ada” ujarnya sambil terus melangkah.

Tadinya ku ingin bertanya lebih detil lagi. Tapi rasanya ia terburu-buru sambil membawa beberapa berkas. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam antara dia dan petugas kelurahan, namun yang pasti ini sesuatu yang serius.

Emha Ainun Nadjib dalam suatu acara pernah mengatakan bahwa bila keberadaaan negara tetap membuat kita susah maka layakkah negara itu di pertahankan? Lalu ia kembali bertanya Buat apa sih ada negara? Buat apa ada pemimpin negara? Untuk memelihara dan mengatur urusan rakyatnya, kan? Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim kita temukan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat); ia akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” Bagi Emha kehadiran negara seharusnya membuat rakyatnya mudah dan tidak terbebani. Apa yang dikatakan oleh Emha sejalan dengan apa yang rumuskan oleh Roger F. Soltau, menurutnya Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat

sedangkan secara umum dan ini dapat kita temui di teks buku PPKN fungsi sebuah negara adalah

1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat
Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

2. Melaksanakan ketertiban
Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.

3. Pertahanan dan keamanan
Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

4. Menegakkan keadilan
Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

Lalu, pertanyaannya sudahkah saat ini kita merasakan kehadiran negara sesuai dengan fungsinya? Apa yang dikatakan bapak tua yang saya temui di kantor kelurahan sepertinya mewakili mayoritas suara penduduk negeri ini, ya kita belum merasakan kehadiran negara dalam arti luas.

Bicara mensejahterakan serta memakmurkan rakyat sepertinya kita masih bicara dalam tatapan teori tanpa aplikasi. Saat ini sepertinya rakyat makin merasakan kesulitan dalam sisi ekonomi. Lihat saja kenaikan harga yang tidak sebanding dengan upah dan pendapatan.

Para ekonom mengatakan kenaikan harga identik dengan pajak terhadap pendapatan masyarakat yang menyebabkan pendapatan riil mereka turun.

Ketika pendapatan masyarakat tetap, sedangkan harga-harga barang meningkat. Maka, kenaikan tersebut bukan saja menyebabkan masyarakat menjadi sulit mendapatkan bahan pangan, tetapi juga menyebabkan mereka semakin sulit atau bahkan kehilangan akses untuk kebutuhan primer nonpangan, seperti kesehatan, sandang, dan pendidikan
Kegagalan negara dalam fungsi ekonominya bisa disebut dengan kegagalan penyelenggaraan negara oleh para elite. Sebab kegagalan ini bisa terjadi tatkala mereka gagal memisahkan misi dan motivasi publik dengan misi dan motif pribadi.

Sebab Ketika seorang menjadi elite negara dan tidak bisa memisahkan antara motivasi pribadi dan kelompok dengan motivasi publik, lalu motivasi pribadi dan kelompok begitu besar maka akan terjadi masuknya kepentingan pribadi dan kelompok dalam kebijakan-kebijakan publik. Semakin besar dominansi kepentingan pribadi dan kelompok dalam kebijakan publik maka semakin jauh pula wujudnya pada kebijakan publik yang menyejahterakan rakyat.

Itu baru dari satu sisi soal ekonomi, belum lagi dari sisi sossial bisa kita lihat semakin menjamurnya anak putus sekolah yang berkeliaran di jalanan, peredaran narkoba yang semakin parah. Dari sisi hukum betapa timpangnya perlakuan hukum antara koruptor dan maling ayam, seolah mereka yang punya duit bisa bersahabat sedang mereka yang tidak siap menerima apa saja.

Saya jadi teringat ucapan seorang kawan, “Negara hanya ada dan terasa ketika pemilu dan pilkada”

Teror Model Baru

Teror adalah sebuah aktivitas menyebarkan rasa takut kepada orang lain, pelakunya disebut teroris. Istilah ini mulanya tidak berkonotasi apapun, tidak negatif tidak pula positif, kecuali setelah melihat konteksnya. Misalnya seorang penjahat akan merasa ketakutan apabila melihat polisi, karena polisi akan menangkapnya, menjebloskannya ke penjara, dan menghukumnya. Si penjahat ini merasa diteror oleh polisi. Maka dalam hal ini si polisi adalah teroris, teroris yang positif.

Berbicara masalah terror, kini di negeri ini ada teror dari yang namanya tabung gas. Alih-alih memudahkan urusan dapur, tabung gas kini menjelma menjadi teror menakutkan. Ledakan demi ledakan yang terjadi membuat warga waswas dan sangat khawatir.

Sejak tahun 2008, pemerintah mencanangkan proyek pengadaan tabung gas ukuran 3 kg sebagai pengganti minyak tanah. Niat awal pemerintah memang mulia; ingin menyejajarkan semua rakyat dengan orang mapan, yang sudah lama menikmati gas di rumahnya.

Namun, proyek terburu-buru itu keburu meluncur. Yang terjadi kemudian, karena diproduksi secara massal, so pasti banyak yang tidak beresnya. Mana mungkin pengelola Standar Nasional Indonesia (SNI) mampu mengecek satu per satu tabung gas yang jumlahnya ribuan. Yang penting barang jadi sesuai pesanan negara dan kita tunggu dampak dari "bom" munggil warna hijau itu.

Kini, tabung gas itu jadi teror baru, menjadi headline media massa, menjadi topik panas, bersaing dengan berita koruptor, pejabat cabul, artis cabul, gerakan teroris, dan pemilu kepala daerah.

Teror tabung gas bukan main-main. Ini serius sebab menyangkut hak hidup rakyat banyak. Kalau tak becus mengurus tabung gas saja, bagaimana mengelola negara? Aparat kepolisian wajib membongkar pelaku pembuat regulator, selang, dan elemen palsu lainnya sampai pemodal dan mungkin pengelola SNI. Jangan-jangan ada markus di lembaga SNI?

Teror lain yang sedang marak menjadi berita dan omongan baik di dunia maya dan nyata adalah perilaku paspampres yang semena-mena. Seorang warga bernama Hendra NS, mengeluhkan rombongan presiden SBY yang sering bertindak semena-mena, terhadap pengguna jalannya.

Dalam surat pembaca yang diterbitkan harian Kompas, Hendra menulis,


… kejadian Jumat (9/7) sekitar pukul 13.00 WIB di Pintu Tol Cililitan (antara Tol Jagorawi dan tol dalam kota) sungguh menyisakan pengalaman traumatik, khususnya bagi anak perempuan saya. Setelah membayar tarif tol dalam kota, terdengar suara sirene dan hardikan lewat mikrofon untuk segera menyingkir. Saya pun sadar, Pak SBY atau keluarganya akan lewat. Saya dan pengguna jalan lain memperlambat kendaraan, mencari posisi berhenti paling aman.

Tiba-tiba muncul belasan mobil Patwal membuat barisan penutup semua jalur, kira-kira 100 meter setelah Pintu Tol Cililitan. Mobil kami paling depan. Mobil Patwal yang tepat di depan saya dengan isyarat tangan memerintahkan untuk bergerak ke kiri. Secara perlahan, saya membelokkan setor ke kiri.

Namun, muncul perintah lain lewat pelantam suara untuk menepi ke kanan dengan menyebut merek dan tipe mobil saya secara jelas. Saat saya ke kanan, Patwal di depan murka bilang ke kiri. Saya ke kiri, suara dari pelantam membentak ke kanan. Bingung dan panik, saya pun diam menunggu perintah mana yang saya laksanakan.

Patwal di depan turun dan menghajar kap mesin mobil saya dan memukul spion kanan sampai terlipat. Dari mulutnya terdengar ancaman, “Apa mau Anda saya bedil?”

Setelah menepi di sisi paling kiri, polisi itu menghampiri saya. Makian dan umpanan meluncur tanpa memberi saya kesempatan bicara. Melihat putri saya ketakutan, saya akhirnya mendebatnya. Saya jelaskan situasi tadi. Amarahnya tak mereda, malah terucap alasan konyol tak masuk akal seperti “dari mana sumber suara speaker?”, atau “mestinya kamu ikuti saya saja”, atau “tangan saya sudah mau patah gara-gara memberi tanda ke kiri”…

Tidak lama berselang dari kasus ini kembali terjadi peristiwa yang kembali melibatkan pasukan pengamanan presiden, dan lagi-lagi kejadian ini membuat seorang anak mengalami trauma yang cukup dalam.

Dalam peringatan Hari Anak Nasional, Seorang anak ditoyor kepalanya oleh salah seorang anggota Paspampres, karena dianggap akan menghalangi jalan presiden. Insiden terjadi usai pementasan operet Persatuan Artis Cilik, yang juga disaksikan oleh Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi.

Walau tidak menimbulkan korban jiwa apa yang dilakukan oleh pasukan pengamanan presiden bisa menimbulkan teror kepada masyarakat pengguna jalan dan anak-anak. Para pengguna jalan suka khawatir jika sudah mendengar suara sirine mengaung. Lalu akankan terjadi perubahan sikap dari pasukan pengamanan presiden? Kita lihat saja nanti.

Etika Kepemimpinan Politik

Adakah etika dalam dunia politik? Ini selalu menjadi perdebatan menarik diberbagai kalangan. Tidak salah memang, sebab secara umum politik bisa diartikan pertarungan untuk merebut kekuasaan yang pastinya melibatkan semua unsur kekuatan yang dimiliki. Sedangkan Etika secara umum mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik dengan demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan sebaliknya.

Banyak orang menganggap etika politik dianggap sebagai dunia yang ideal. Bahkan seoarang Filosof Immanuel Kant pernah menyindir, ada dua watak binatang terselip di setiap insan politik: merpati dan ular. Politisi memiliki watak merpati yang lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme. Tetapi, ia juga punya watak ular yang licik dan jahat, serta selalu berupaya untuk memangsa merpati. Celakanya, yang sering menonjol adalah “sisi ular” ketimbang watak “merpati”-nya. Metafora sang filosof yang normatif dan simbolik itu sudah menjadi pengetahuan umum, ketika berbicara soal etika politik. Bahkan ekstimitas watak poltisi pun diasosiasikan dengan “watak binatang”Tetapi bukan berarti dunia politik menutup diri dari permasalahan etika. Saya masih melihat adanya celah nilai-nilai normatif dalam dunia politik. Walau betapa kerasnya pertarungan dan benturan dalam dunia politik namun masih ada kerinduan akan keteraturan dan kedamaian.

Dalam konteks inilah agaknya pembicaraan tentang etika politik menjadi relevan. Haryatmoko (2003) menjelaskan pentingnya pembahasan mengenai etika politik setidaknya karena tiga alasan. Pertama, betapa pun kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya tetap membutuhkan legitimasi. Legitimasi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai, hukum atau peraturan perundangan. Di sinilah letak celah di mana etika politik dapat berbicara dengan otoritas. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation (terusik dan protes terhadap ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akan menoleransi politik yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi etika politik. Ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan membangkitkan kesadaran tentang perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Penyelesaian semacam ini tidak akan terwujud bila tidak mengacu pada etika politik. Pernyataan "perubahan harus konstitusional" menunjukkan bahwa etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja.

Ungkapan dari Lord Acton bahwa power tends to corrupt dapat menjadi gambaran yang tepat untuk menuntun kita pada realitas politik; bahwa kekuasaan (yang dihasilkan dari proses politik) cenderung diselewengkan, disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan golongan tertentu. Disini peran etika politik menjadi penting untuk menghapus stigma yang telah kadung melekat dalam dunia politik.
Soal etika dan perilaku politik, para pemimpin nampaknya juga masih perlu belajar banyak. Misalkan dalam pemilu si A terpilih menjadi wakil rakyat, itu berarti si A harus selalu bertanggungjawab selama lima tahun kepada rakyat yang menjadi konstituennya. Namun, jika di tahun pertama atau kedua (pokoknya sebelum berakhir masa jabatannya di parlemen) si A kemudian ’loncat pagar’ ikut pilkada demi merebut jabatan kepala daerah (entah gubernur atau walikota/bupati), tidakkah ia sebenarnya telah ingkar janji kepada rakyat yang sebelumnya telah memberinya kepercayaan untuk menjadi wakil rakyat? Apalagi jika si A menang dan akhirnya melepas jabatannya di parlemen. ”Tapi, itu kan bukti bahwa rakyat juga memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi kepala daerah?” mungkin begitu dalih si A. Jawaban seperti itu bisa saja benar, tapi bisa juga salah. Orang-orang seperti si A, yang sejak pilkada langsung diberlakukan cukup banyak bermunculan, mestinya memikirkannya sendiri dengan hati-nurani.

Itulah hasrat berkuasa yang begitu menggebu-gebunya sampai-sampai mampu mengalahkan etika politik. Jika hasrat tersebut bahkan membuat si A sanggup menabrak rambu-rambu politik, baik di lingkungan internal (partai dari mana ia berasal) maupun eksternal (peraturan pemerintah atau negara), niscaya perilaku-perilaku politik yang menyimpang dari ketentuan atau melanggar peraturan pun sanggup dilakukannya di kemudian hari. Negara rusak dan rakyat menderita punya pemimpin seperti itu.
Ke depan, bagaimana agar etika politik yang baik menjadi pedoman para pemimpin dalam berperilaku politik? Seharusnya nilai agama cukup untuk dijadikan sumber etika. Masalahnya, apakah agama yang dianut para pemimpin itu dipahami dengan benar dan dihayati dengan baik? Jika tidak, sangat mungkin para pemimpin itu hanya mengandalkan intuisi politik dan bukan etika politik. Alhasil, proses-proses dan kerja-kerja politik kehilangan jiwanya sehingga produk-produknya pun tidak berorientasi kebaikan, keadilan, dan kebenaran bagi rakyat dan negara. Maka, tak heranlah jika reformasi yang telah berjalan sedekade ini hanya ”begitu-begitu saja” di mata banyak orang. Ironis dan memprihatinkan, karena biaya yang sangat besar telah dicurahkan untuk mewujudkan agenda-agenda reformasi itu.

Mempertimbangkan kecenderungan penyelewengan yang begitu besar di pundak politisi sebagai pemegang kekuasaan, maka diperlukan suatu upaya untuk mengembalikan ruh moralitas ke dalam pribadi politisi. Karena jika sudah ada dasar moralitas yang menjadi pegangan dan landasan berpijak, diharapkan akan menjadi pondasi kokoh yang akan mewarnai pemikiran dan aksi-aksi mereka di panggung politik dalam memperjuangkan demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan (HAM) yang hilang, dan secara bertahap akan menghasilkan budaya politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan sosial bagi seluruh elemen masyarakat.

Ironi Negeri Korupsi

Geram campur marah itulah ekspresi sebagian masyarakat saat ini saat menyaksikan makin merajalelanya kasus korupsi di negeri ini. Bagaimana tidak kasus Century belum selesai tiba-tiba kasus mafia pajak memborbardir headline media massa. maka tema bagaimana memberantas perolaku korupsi di negeri ini kembali mencuat dari berbagai pihak.

Dalam artian secara umum korupsi diartikan sebagai, “the abuse of public office for private gain” yang berarti penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang melalui cara yang bertentangan dengan hokum.
Sejatinya korupsi dalam sejarah manusia bukanlah sesuatu yang baru. Ia ada berbarengan dengan umur manusia itu sendiri. Ketika manusia hidup bermasyrakat maka disanalah awal perilaku korupsi terjadi. Sejarah duni telah menunjukkan kepada kita bahwa korupsi selalu menajdi masalah beasr bagi kehidupan bermasyarakat. Dia India 2300 – an tahun yang lalu seoarng perdana menteri Chandragupta telah menulis 40 cara untuk mencuru kekayaan negara., ini bukti perilaku korupsi telah ada begitu lama. Sedangkan di China ribuan tahun yang lalu telah menerapkan kebijakan yang di sebut dengan Yang – lian yaitu hadiah untuk pejabat negeri yang korup. Sedang sejarah Indonesia mencatat kehancuran VOC juga lewat jalur penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

(lanjutan artikel) *****

Indonesia Bangsa Korup?

Mantan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie pernah menyebut lebih dari Rp 300 triliun dana—baik dari penggelapan pajak, kebocoran APBN maupun penggelapan hasil sumberdaya alam—menguap masuk ke kantong para koruptor.

Beberapa tahun lalu Bappenas juga mengendus adanya kebocoran pada utang luar negeri, yang setiap tahunnya mencapai sekitar 20 persen dari total pinjaman yang diterima Pemerintah Indonesia. Dalam pandangan pengamat ekonomi Revrisond Baswir, kebocoran utang luar negeri ini merupakan hasil konspirasi Pemerintah dan lembaga kreditur.
Bentuk korupsi terhadap "uang panas" negara–untuk menyebut dana yang berasal dari utang–tidak hanya terhadap utang luar negeri, namun juga utang domestik dalam bentuk obligasi rekap bank-bank sebesar Rp 650 triliun. Kasus BLBI yang tek pernah usai, juga kasus Century yang masih belum jelas ujung [angkalnya serta kehebohan dalam kasus mafia pajak dengan actor Gayus Tambunan.

Melihat ini pemerintah bukannya diam saja banyak lembaga korupsi yang telah dibentuk untuk menanggulangi penyakit krisis ini. i) Operasi Militer pada tahun 1957, (ii) Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967, (iii) Operasi Tertib pada tahun 1977, (iv) Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak pada tahun 1987, (v) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999 dan (vi) Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) pada tahun 2005. Yang kemudian di pamungkasi dengan pendirian KPK.

Sayangnya sampai saat ini korupsi masih menjadi momok besar dalam perjalanan bangsa ini. Walau sudah banyak lembaga dan kebijakan yang dibuat korupsi tetap saja merajalela bahkan sekarang semakin terang-terangan.

Ini bisa jadi karena KPK, sebagaimana yang diungkapkan oleh Teten Masduki, belum punya visi pemberantasan korupsi. Misalnya dari segi penegakan hukum, dari Global Corruption Barometer jelas-jelas menyatakan bahwa nenek moyang atau pusat bersarangnya korupsi di Indonesia berada di Parlemen, Pengadilan, dan Polisi.
Lima tahun terakhir ini Global Corruption Barometer menempatkan lembaga-lembaga tersebut sebagai biang kerok korupsi. Seharusnya ini yang menjadi guideline bagi KPK untuk mencegah dan memberantas kasus-kasus korupsi. Sehingg korupsi bisa di tekan seminimal mungkin dan tidak menjadi budaya akut di negeri ini.

Politik tanpa Kritik

Hingar bingar dunia politik kini tengah mewarnai berbagai macam media di Indonesia, baik media cetak maupun elektronik. Ini tidak terlepas dari digelarnya Pemilu 2009. setelah pemilu legislatif selesai, maka kini para partai tengah seibuk menggalang koalisi untuk menuju pemiliah presiden dan wakil presidennya.

Para partai tengah asyik melobi kesana-kemari untuk membangun koalisi. Semua skenario masih bisa terjadi sampai adanya kepastian dalam bentuk deklarasi pasangan capres dan cawapres. Tapi sayang disini ada yang terlupa, seluruh partai siap-siap untuk menjadi penguasa, mereka melupakan satu peran penting yang seharusnya juga ada yang mengisi yaitu peran menjadi OPOSISI

Yap, berbicara mengenai oposisi adalah berbicara barang mahal di dalam jagad politik Indonesia. Oposisi ibarat tidak boleh dan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oposisi sering dianggap tidak tepat dengan budaya timur yang santun. Padahal dalam alam demokrasi yang sehat Oposisi merupakan suatu keharusan.

Tidak ada pemerintahan yang benar-benar sempurna walaupun ia dipilih oleh mayoritas orang. Makanya dibutuhkan pembanding yang seharusnya lahir dari partai-partai politik yang memang bermain didalamnya. Memang telah ada oposisi dari luar seperti LSM dan yang lainnya namun, peran itu tidak sekuat ketika Partai politik yang mengambil peran itu. Tetapi sayangnya banyak partai yang belum menyadari hal itu.

Maka itu diharapkan dalam Pemilu 2009 ini bagi partai yang tidak berhasil meloloskan jagonya menjadi pemegang eksekutif, ada yang mengambil peran sebagai oposisi, yang bisa menjadi pembanding pemerintah yang berkuasa. Agar plotik ini menjadi politik yang terbuka akan kritik.

Negara Selebritis

Pasca kemenangan Rano Karno dalam pilkada Tangerang, dan Dede Yusuf dalam Pilkada Jawa Barat, ada fenomena baru dalam dunia politik kita. yang pertama adalah mulai 'sadarnya' partai politik bahwa untuk meraih kemenangan dalam pilkada faktor figur dan kedekatannya dengan masyarakat menjadi hal yang utama. Lalu fenomena selanjutnya adalah banyaknya para selebritis yang juga ingin terjun ke dalam dunia politik.

Saat ini sedang gencar dalam media bagaimana Syaiful Jamil, yang katanya sudah di plot untuk duduk dalam wakil walikota Serang. kemudian juga ada nama Vena Melinda, artis yang sekarang menjadi instruktur salsa. Kemaren dalam sebuah acara televisi saya juga melihat berita Maia Ahmad, entah serius atau tidak, juga tertarik terjun ke dunia ini.

Memang harus diakui dunia politik dan selebritis itu bukanlah sesuatu yang berlainan atau bersebarangan. Beberapa kasus telah menunjukkan hal itu. Sebut saja nama Arnold Scwarzeneger, sang terminator saat ini ayik menjadi gubernur California. Juga ada nama Joseph Estrada, yang pernah menjabat sebagai Presiden Filipina. Jadi sebetulnya itu nggak ada masalah. Tetapi masalahnya apakah mereka yang maju itu betul-betul punya kapasitas untuk itu?

Lalu saya teringat hadits Nabi Saw, "Apabila suatu urusan tidak diberika kepada ahlinya maka tunggu saja kehancurannya". Hadits ini jelas dan tegas bahwa suatu urusan memang harus diberikan kepada ahlinya, dan bila tidak maka siap saja menanggung akibatnya. Saya juga sempat terpikir bila kita melamr pekerjaan saja harus ada wawancara yang detil tentang bakat dan kemampuan kita, belum ditambah psikotes-psikotes yang lainnya. Lalu, adakah tes serupa yang dilakukan oleh partai politik ketika merekrut para selebritis itu. Atau jangan-jangan hanya karena popularitas sang figur saja yang menjadi nilai lebih mereka. Sedangkan masalah bisa atau tidaknya mereka mengurus pemerintahan itu soal belakang. ah... lagi-lagi jadi kepikiran

negara individual

kalo kita mau perhatikan ternyata prestasi yang diraih cabang olahraga team sangat menyedihkan bila kita bandingkan dengan cabang olahraga perorangan. lihat saja bagaimana cabang olahraga sepakbola, yang digemari banyak orang dinegeri ini, gak ada prestasi yang bisa dibanggakan. begitu juga dalam olahraga volley, basket. polo air dan yang lainnya. semua sama nggak ada prestasi yang bisa membuat kita bangga.

tetapi sebaliknya dalam cabang olahrga yang menonjolkan peran seseorang. lihat aja dalam cabang bulutangkis. Gelar dunia, emas olimpiade, emas Al England dan sederet gelar lainnya udah pernah diraih. begitu juga dalam olahraga tinju kita punya nama Chris Jon. cabang tenis pernah ada seoarang Yayuk Basuki. di catur ada Grand Master Utut Adianto. dan lainnya.

yang jadi pertanyaan mengapa ini bisa terjadi? ternyata kalo kita mau teliti jawabnya ialah mudah. bangsa ini ternyata lebih suka menonjolkan dirinya, dibandingkan bila jarus kerjasama. semangat gotong royongnya sekarang sudah hilang. yang ada semangat narsisme, bangga dengan diri sendiri. semangat inilah yang kelihatan saat ini. kita lebih suka menyebut dan disebutkan nama sendiri, dibandingkan dengan mendengar nama orang lain.

yang parah ketika semangat ini juga terbawa kepada mereka yang seharusnya bekerja secara tim. diawal pemerintahan SBY-JK, kita kerap mendengar ketidaksepahaman mereka dalam beberapa hal. hingga mencuatkan isu ada menteri yang loyak kepada SBY dan menteri yang loyak kepada JK. begitu juga ditingkat menteri. banyak komentar-komentar yang saling bertabarakan antara menteri yang satu dengan menteri yang lain. padahal pemimpin mereka sama, sidang pun bareng-bareng. entah ini karena komunikasi yang nggak nyambung atau karena memang semangat individual itu.

dikalangan elite politik juga begitu. mereka ketika tidak cocok dengan kepemimpinan partai, atau ketika sudah merasa partainya gak bisa dimanfaatkan lagi. ramai-ramai keluar membikin partai baru. jadi jangan heran ketika jumlah partai sekarang semakin banyak. yang repotnya hampir partai baru itu dibuat oleh mereka yang memang sakit hati dengan partai lama mereka. ya, ketika diri tidak keangkat, atas nama perubahan dan pembaruan, mereka membuat partai baru lagi.

ah, sebetulnya banyak yang ingin saya tulis. tetapi karena nanti saya juga kena tuduhan narsis, asyik mengkritik tetapi gak mau dikritik, jadi saya sudahi dulu aja tulisan ini. moga-moga sih ada yang baca.